Perkuat Tata Kelola Desa, Kejari Tanjab Barat dan Pemdes Tanjung Senjulang Teken MoU Pendampingan Hukum

oleh -64 Dilihat

KUALA TUNGKAL — Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan hukum kepada Pemerintah Desa Tanjung Senjulang terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kegiatan Pemaparan Permohonan Pendampingan Hukum tersebut dilaksanakan pada Senin (5/10/2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Kegiatan menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Desa Tanjung Senjulang dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dalam memperoleh pendampingan serta pemahaman hukum dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Senjulang memperoleh ruang untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait aspek hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Desa Tanjung Senjulang dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Dengan pemahaman hukum yang baik, potensi terjadinya permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat diminimalisir.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang hukum melalui pendampingan, penerangan, serta pemahaman hukum kepada pemerintah desa. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel. (KNTJB)