TANJUNG JABUNG BARAT – Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada Rabu (04/11/2026), bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Mohammad Ridwan Bugis, S.H., M.H., didampingi jajaran Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajaran masing-masing.
Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerja sama tersebut juga menjadi bentuk komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, termasuk pemberian dukungan dan bantuan hukum, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antarlembaga menjadi salah satu hal yang ditekankan. Melalui kerja sama yang terjalin, diharapkan berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Mohammad Ridwan Bugis, S.H., M.H., melalui kegiatan ini menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat untuk terus membangun hubungan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah serta memberikan dukungan hukum sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi Kejaksaan.
Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan terwujud koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Dinas Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (KNTJB)
